SELURUH KOTA DAN KABUPATEN MEMPEROLEH HAK UNTUK MELAKUKAN VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA KEMISKINAN

 2019-03-08


Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin menyebutkan, seluruh kota dan kabupaten di Indonesia memperoleh hak untuk melakukan verifikasi dan validasi data kemiskinan secara periodik setiap tahun, termasuk Kota Sukabumi, melibatkan berbagai pihak, dari mulai Dinas Sosial, Disdukcapil (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil), Kecamatan dan Kelurahan, RW dan RT serta mitra sosial dan tokoh masyarakat. Maksud dan tujuannya untuk mendapatkan data kemiskinan yang akurat, serta untuk menunjang kelancaran dan keberhasilan dalam melakukan penyaluran berbagai program bantuan sosial penanganan kemiskinan, supaya tepat sasaran.

Hal tersebut disampaikan Wali Kota Sukabumi, H. Achmad Fahmi, didampingi PLT (Pelaksana Tugas) Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Sukabumi, Drs. H. Kostaman, M.M., serta PLT (Pelaksana Tugas) Kepala Dinas Sosial Kota Sukabumi, Hudi Kodir Wahyu, S.Sos., M.K.M., saat memimpin Rakor (Rapat Koornidasi) Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Kemiskinan Tingkat Kota Sukabumi Tahun Anggaran 2019, tepatnya tanggal 5 Maret 2019, di Operation Room Setda Kota Sukabumi.

Wali Kota Sukabumi mengatakan, masih banyak masyarakat yang memiliki fikiran negatif, bahwa dalam penyaluran bantuan sosial penanganan kemiskinan ini ada kesalahan yang dilakukan oleh pihak kelurahan dan kecamatan serta OPD (Organisasi Perangkat Daerah) dan instansi terkait lainnya, yakni yang sebelumnya masyarakat tersebut mendapat bantuan, namun pada tahun selanjutnya tidak mendapatkan bantuan.

Untuk itu, Wali Kota Sukabumi meminta kepada semua pihak, agar dalam melakukan Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Kemiskinan Tingkat Kota Sukabumi Tahun Anggaran 2019 ini dilaksanakan secara obyektif, sesuai dengan data dan fakta di lapangan, serta harus dapat dipastikan kebenarannya. Selain itu juga harus sesuai dengan istrumen verifikasi dan validasi data yang ditetapkan oleh Kemensos (Kementrian Sosial), yakni sebanyak 44 variabel yang harus dicek ke rumah tangga sasaran.

Dikatakan pula, setelah Kota Sukabumi selesai melakukan proses verifikasi dan validasi BDT PPFM (Basis Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin), akan diserahkan kepada Kemensos, sebagai kementerian teknis yang menetapkan kemiskinan secara nasional. Lebih jauh dikatakan, pengiriman data kemiskinan kepada Kemensos dilakukan 2 kali dalam setiap tahun, yakni pada bulan April dan bulan Oktober. Sedangkan dalam melakukan proses verifikasi dan validasi data kemiskinan ini, melibatkan TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan) dan PSM (Pekerja Sosial Masyarakat) serta Aparat Kelurahan.

sumber : sukabumikota.go.id


Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Sukabumi
Jl. R. Syamsudin, SH. No. 25 Sukabumi Tlp (0266) 220294
2019 © JDIH Kota Sukabumi